Inilah Fungsi NPWP dan Risiko Tidak Memilikinya

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor identitas pajak yang diberikan kepada setiap wajib pajak di Indonesia. Setiap orang atau entitas yang memiliki penghasilan atau aset tertentu diwajibkan memiliki NPWP. Meskipun memiliki NPWP tidak dijamin bebas dari risiko pajak, namun memiliki NPWP tetap memiliki manfaat yang signifikan. Berikut adalah fungsi utama NPWP dan risiko tidak memiliki NPWP.

Fungsi NPWP

1.1. Pengajuan Kredit ke Bank

Salah satu fungsi utama dari NPWP adalah sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit ke bank. Bank akan mengecek status kredit dan kelayakan kredit melalui data keuangan dan NPWP yang dimiliki oleh calon peminjam.

NPWP diperlukan untuk pengajuan kredit ke bank karena NPWP dapat dijadikan sebagai identitas pajak dan menunjukkan bahwa pemohon kredit mematuhi aturan perpajakan. Bank akan memeriksa riwayat pajak pemohon kredit dan apabila terdapat tunggakan pajak yang belum diselesaikan, bank akan menilai bahwa pemohon kredit tidak memenuhi syarat sebagai peminjam yang baik.

Selain itu, bank juga memerlukan NPWP sebagai salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Bank akan memeriksa dokumen-dokumen administratif yang meliputi NPWP, kartu identitas, surat izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya untuk mengevaluasi kelayakan pemohon kredit. Jika pemohon kredit tidak dapat menunjukkan NPWP, maka permohonan kreditnya dapat ditolak oleh bank.

Oleh karena itu, bagi individu atau perusahaan yang ingin mengajukan kredit ke bank, memiliki NPWP menjadi suatu keharusan. NPWP tidak hanya menjadi identitas pajak, tetapi juga menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit.

1.2. Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

NPWP diperlukan dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena SIUP merupakan dokumen administratif yang diperlukan dalam kegiatan usaha dan pemilik usaha wajib memiliki NPWP sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. SIUP merupakan izin usaha yang diterbitkan oleh instansi pemerintah setempat, yang menunjukkan bahwa pemilik usaha telah memenuhi persyaratan administratif dan legal untuk melakukan kegiatan usaha.

Dalam proses pembuatan SIUP, pemilik usaha harus melampirkan NPWP beserta dokumen pendukung lainnya seperti akta pendirian perusahaan, surat izin lokasi, dan dokumen lain yang diperlukan. Dengan melampirkan NPWP, instansi pemerintah setempat dapat memastikan bahwa pemilik usaha telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Jika pemilik usaha tidak memiliki NPWP, maka ia tidak dapat memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk pembuatan SIUP. Akibatnya, pemilik usaha tidak dapat memperoleh SIUP dan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya secara legal. Selain itu, jika pemilik usaha tidak memiliki NPWP, ia juga dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana oleh instansi pajak, yang dapat mengganggu kelancaran operasional usahanya.

Oleh karena itu, memiliki NPWP menjadi salah satu persyaratan penting dalam pembuatan SIUP, yang dapat menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan membuka peluang untuk melakukan kegiatan usaha secara legal dan terdaftar.

1.3. Menyelesaikan Urusan Perpajakan

Fungsi utama dari NPWP tentu saja sebagai alat identifikasi dalam urusan perpajakan. Dalam setiap transaksi bisnis atau penghasilan yang diperoleh, NPWP akan menjadi acuan dalam pembayaran pajak.

NPWP dibutuhkan untuk menyelesaikan urusan perpajakan karena NPWP merupakan nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagai tanda bahwa mereka telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Dalam melakukan urusan perpajakan, wajib pajak akan sering berinteraksi dengan instansi pajak, baik dalam proses pelaporan, pembayaran, atau penyelesaian masalah administratif terkait pajak. Dalam hal ini, NPWP menjadi identitas resmi yang digunakan oleh instansi pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak dan melakukan berbagai proses perpajakan.

Tanpa NPWP, wajib pajak tidak dapat terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang diberikan oleh instansi pajak. Hal ini dapat berdampak pada kelancaran proses bisnis dan juga dapat menimbulkan risiko sanksi administratif dan pidana dari instansi pajak.

Oleh karena itu, NPWP menjadi sangat penting untuk menyelesaikan urusan perpajakan, termasuk dalam proses pelaporan, pembayaran, atau penyelesaian masalah administratif terkait pajak.

1.4. Melamar Pekerjaan

NPWP juga diperlukan dalam proses melamar pekerjaan di perusahaan tertentu. Hal ini terutama berlaku bagi pekerjaan di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau perpajakan.

Dalam proses perekrutan karyawan, perusahaan akan meminta calon karyawan untuk melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan, termasuk NPWP. NPWP akan digunakan untuk melakukan verifikasi data identitas calon karyawan dan memastikan bahwa calon karyawan telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Selain itu, NPWP juga menjadi salah satu indikator bahwa calon karyawan memiliki kemampuan untuk mengelola dan memahami perpajakan yang berlaku, yang dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang.

1.5. Syarat Membuka Rekening Bank

NPWP juga dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan dalam pembukaan rekening bank karena bank harus memastikan identitas dan kredibilitas nasabah sebelum membuka rekening. Dalam hal ini, NPWP menjadi salah satu dokumen identitas yang dapat membantu bank memverifikasi identitas dan kredibilitas nasabah.

Dalam proses pembukaan rekening bank, bank akan meminta nasabah untuk melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan, termasuk NPWP. NPWP akan digunakan untuk melakukan verifikasi data identitas nasabah dan memastikan bahwa nasabah telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Dalam hal ini, NPWP juga berfungsi sebagai bukti bahwa nasabah telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Dengan memiliki NPWP, nasabah juga dianggap lebih kredibel oleh bank karena telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Jika nasabah tidak memiliki NPWP, maka bank akan sulit memverifikasi data identitas nasabah dan kredibilitas nasabah sebagai wajib pajak. Hal ini dapat berdampak pada proses pembukaan rekening bank yang lebih sulit atau bahkan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, NPWP menjadi salah satu persyaratan penting dalam pembukaan rekening bank.

1.6. Membeli Produk Investasi

NPWP dibutuhkan sebagai identifikasi dalam proses transaksi investasi seperti saham, reksa dana, dan obligasi karena investasi tersebut akan dikenakan pajak. Dalam hal ini, NPWP akan menjadi identitas wajib pajak yang melakukan transaksi tersebut dan akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan.

Selain itu, pada saat investor melakukan penjualan atau penarikan dana dari investasi tersebut, NPWP juga akan digunakan sebagai identifikasi dalam proses pengajuan pemotongan pajak. Sebagai wajib pajak yang melakukan transaksi investasi, investor juga harus memenuhi kewajiban perpajakan dan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari investasi tersebut.

Ketika investor tidak memiliki NPWP, maka investor tidak dapat melakukan transaksi investasi dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat berdampak pada reputasi investor di mata pihak-pihak terkait dalam industri investasi, dan juga berpotensi mengakibatkan sanksi perpajakan bagi investor yang tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

1.7. Sebagai Syarat Mengikuti Lelang Proyek Pemerintah

NPWP menjadi salah satu persyaratan dalam proses lelang proyek pemerintah karena hal ini berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah sebagai pengguna jasa atau pemilik proyek memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

NPWP digunakan sebagai identitas wajib pajak yang terlibat dalam proyek pemerintah dan akan menjadi dasar dalam perhitungan dan pemotongan pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah seperti kontraktor, subkontraktor, dan penyedia barang atau jasa lainnya harus memenuhi persyaratan NPWP agar dapat terlibat dalam proses lelang proyek pemerintah.

Selain itu, keberadaan NPWP juga menjadi syarat penting dalam hal pengajuan atau penerimaan pembayaran dari proyek pemerintah. Tanpa NPWP, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah tidak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan berpotensi mengalami kendala dalam pengajuan atau penerimaan pembayaran dari pemerintah.

Oleh karena itu, NPWP menjadi salah satu syarat penting dalam proses lelang proyek pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan juga melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah, baik dari sisi perpajakan maupun keuangan.

1.8. Pembuatan Visa

NPWP menjadi salah satu dokumen identifikasi yang diperlukan dalam pembuatan visa untuk bepergian ke luar negeri. Hal ini karena dokumen ini menunjukkan bahwa pemilik NPWP telah terdaftar dan terverifikasi oleh pemerintah sebagai wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses pembuatan visa, dokumen identifikasi yang diperlukan seperti paspor, KTP, dan NPWP digunakan untuk membuktikan identitas asli calon pemegang visa. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang visa memiliki identitas yang sah dan tidak melakukan tindakan penipuan atau pelanggaran hukum lainnya.

Selain itu, persyaratan NPWP juga menunjukkan bahwa pemegang visa memiliki kepatuhan pajak yang baik dan tidak memiliki masalah dengan administrasi pajak di Indonesia. Ini dapat menunjukkan bahwa pemegang visa memiliki rekam jejak kepatuhan dan integritas yang baik, yang dapat meningkatkan kemungkinan diterimanya permohonan visa.

Risiko Tidak Memiliki NPWP

Tidak memiliki NPWP dapat menyebabkan sejumlah risiko bagi individu atau perusahaan. Beberapa risiko yang mungkin timbul akibat tidak memiliki NPWP di antaranya adalah:

2.1 Dikenakan Sanksi dan Denda Lebih Besar

Tidak memiliki NPWP berarti seseorang atau perusahaan tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Sebagai konsekuensinya, dapat dikenakan sanksi administratif dan denda yang lebih besar. Sanksi tersebut meliputi pembatasan hak untuk melakukan transaksi, penghentian usaha, bahkan penjara. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan dan memiliki NPWP.

2.2 Kesulitan Dalam Membuka Rekening Bank

Bank-bank biasanya menuntut pelanggannya untuk memiliki NPWP agar dapat membuka rekening. Hal ini karena NPWP dapat dijadikan sebagai identitas pajak dan menunjukkan bahwa pemilik rekening mematuhi aturan perpajakan. Oleh karena itu, jika Anda tidak memiliki NPWP, Anda mungkin kesulitan membuka rekening bank dan melakukan transaksi keuangan.

2.3 Tidak Dapat Mendaftar sebagai Peserta Lelang Pemerintah

Bagi perusahaan yang ingin mengikuti lelang proyek pemerintah, memiliki NPWP menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak memiliki NPWP, perusahaan tersebut tidak dapat mendaftar sebagai peserta lelang dan kehilangan kesempatan untuk memenangkan proyek tersebut.

2.4 Meningkatkan Risiko Pemeriksaan Pajak

Jika Anda tidak memiliki NPWP, risiko pemeriksaan pajak dapat meningkat. DJP dapat memeriksa perusahaan atau individu yang tidak memiliki NPWP dan menuntut pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Oleh karena itu, memiliki NPWP dapat membantu mengurangi risiko pemeriksaan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

KTP sebagai NPWP

Pada tanggal 14 Juli 2022, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memperbaharui aturan perpajakan terkait dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Bagi WNA, badan, dan instansi pemerintah, cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dimaksudkan agar tercapai tiga tujuan kebijakan yaitu:

1. Memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi.
2. Memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
3. Mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Dengan demikian, aturan baru ini memungkinkan penggabungan NIK dengan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia, sehingga NPWP akan memiliki 16 digit. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam administrasi perpajakan serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai kebijakan satu data Indonesia.

Penutup

Dalam rangka mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, memiliki NPWP menjadi suatu keharusan. NPWP memiliki banyak fungsi, mulai dari mengajukan kredit ke bank hingga pembuatan visa. Selain itu, tidak memiliki NPWP dapat menimbulkan risiko yang berpotensi merugikan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk memenuhi kewajiban Anda sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP.